Wacana Pembukaan Jalur Darat Angkutan Batu Bara Memicu Polemik di Jambi

Minggu, 26 Januari 2025 - 23:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rizwan, Wakil Sekretaris Bidang Kumhankam BADKO HMI Jambi

Rizwan, Wakil Sekretaris Bidang Kumhankam BADKO HMI Jambi

JAMBI – Wacana pembukaan kembali jalur darat untuk angkutan batu bara di Provinsi Jambi kembali memicu perdebatan di masyarakat. Sebagian pihak mendukung kebijakan ini dengan alasan bahwa hal tersebut dapat membuka peluang kerja bagi ribuan sopir truk dan mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah transportasi. Namun, banyak juga pihak yang menentang dengan alasan dampak negatif yang dapat ditimbulkan, seperti kemacetan parah dan kerusakan infrastruktur jalan yang akan merugikan masyarakat.

 

Merespons polemik ini, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jambi, melalui Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan (Kumhankam), mengambil sikap tegas untuk membela kepentingan masyarakat umum. Rizwan, Wakil Sekretaris Bidang Kumhankam BADKO HMI Jambi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak buruk kebijakan tersebut jika tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai.

 

“Kalau batu bara masih lewat jalur darat, dampaknya sangat merugikan masyarakat. Kemacetan semakin parah dan infrastruktur jalan rusak, padahal itu akses utama masyarakat umum. Ini jelas tidak adil,” kata Rizwan pada Minggu (26/1/2025).

Baca juga:  WBI Jambi Bakal Diskusi Dengan DPR RI Komisi XII Soal Pertambangan, Polemik dan Dampak Buruknya

 

Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya menyelesaikan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara sebelum membuka kembali jalur darat. Menurutnya, penggunaan jalan umum untuk keperluan komersial seperti ini adalah bentuk ketidakadilan yang mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.

 

“Kalau memang batu bara tetap harus diangkut, jalan khusus harus diselesaikan dulu. Jangan biarkan masyarakat jadi korban akibat ketidaksiapan infrastruktur yang seharusnya sudah dipikirkan sejak awal,” tambahnya.

 

Selain menyoroti permasalahan infrastruktur, BADKO HMI Jambi juga mengkritisi minimnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Rizwan menilai bahwa kebijakan yang hanya mengejar keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat adalah bentuk ketidakadilan yang harus dihentikan.

 

Baca juga:  Puluhan Juta Anggaran Belanja Media Cetak di Disdikbud Tebo Diduga Fiktif

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan jalan khusus angkutan batu bara bukan hanya solusi praktis, tetapi juga simbol keadilan sosial. Pemerintah, menurut Rizwan, memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan ekonomi semata.

 

“Jalan khusus batu bara bukan hanya solusi, tapi juga bentuk keadilan bagi masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan keuntungan ekonomi, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Kami akan terus mengawali isu ini sampai ada langkah nyata yang diambil,” tegas Rizwan.

 

Isu ini mencerminkan bagaimana kebijakan ekonomi dapat bersinggungan langsung dengan keadilan sosial. Rizwan dan BADKO HMI Jambi menilai bahwa pemerintah harus memprioritaskan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

 

Kondisi jalan yang rusak akibat truk batu bara juga menjadi keluhan utama masyarakat di Jambi. Selain mengganggu kenyamanan, kerusakan jalan berimbas pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas, yang memperparah dampak buruk kebijakan ini.

Baca juga:  4 Pelaku Bawa Kayu Ilegal Di Tangkap Tim Ditreskrimsus Polda Jambi

 

Menurut BADKO HMI Jambi, polemik ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam perumusan kebijakan publik. Pembangunan jalan khusus angkutan batu bara dinilai sebagai langkah strategis yang dapat mengurangi tekanan pada infrastruktur umum sekaligus menjamin kelancaran aktivitas masyarakat.

 

Keputusan pemerintah dalam menyikapi permasalahan ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana mereka mengutamakan kepentingan rakyat. Rizwan menekankan bahwa keadilan sosial harus menjadi prioritas dalam pembangunan, bukan hanya keuntungan ekonomi yang bersifat jangka pendek.

 

Dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, BADKO HMI Jambi berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan polemik ini. Keberhasilan dalam menyelesaikan isu ini akan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.**

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari.

Berita Terkait

Akhirnya, BEM UNJA Aktif Lagi Dibawah Kepemimpinan Zaki – Mahmud
Angkutan Batubara Jalur Sungai Masih Ditemukan Beroperasi, Ansori : Ansori Minta PPTB Menertibkan Sesuai yang Disepakati
Warga Resah, Peredaran Narkoba di Kecamatan Sadu Kian Marak
Kuasa Hukum AS Yakin Hakim Akan Memberi Putusan yang Seadil-adilnya
Dukung Penuh Kontingen Pesparawi Jambi Menuju Papua, Gubernur Al Haris Anggarkan Rp 500 Juta
Oknum BPD Langgar Peraturan Desa Terkait PETI, Ancaman Konflik dan Sanksi Rp 100 Juta
Tim Unit Tipidter Polres Tebo Tangkap Mafia BBM Bersubsidi
Dedi Widarti Bakal Laporkan Praktik Culas Mafia BBM di Perairan Sungai Batanghari ke Mabes Polri
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 14:42 WIB

Pemerintah Kecamatan Nipah Panjang Laksanakan Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2026

Selasa, 11 Februari 2025 - 19:14 WIB

Terkait Ram Sawit Tanjab Timur Ini Penjelasan Kadis Perizinan

Selasa, 11 Februari 2025 - 18:17 WIB

Musrenbang Kecamatan Berbak Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2026 Sukses Digelar

Senin, 10 Februari 2025 - 20:23 WIB

Musrenbang RKPD 2026 Kecamatan Rantau Rasau Soroti Aktifitas Ram Sawit

Selasa, 4 Februari 2025 - 22:35 WIB

Warga Resah, Peredaran Narkoba di Kecamatan Sadu Kian Marak

Selasa, 4 Februari 2025 - 11:57 WIB

Kapolres Tanjung Jabung Timur Beserta Jajaran Kujungi Lokasi Kebakaran Sadu

Selasa, 4 Februari 2025 - 09:08 WIB

Aktifitas RAM Sawit Desa Marga Mulya, Diduga Mengganggu Kelancaran Lalulintas

Jumat, 17 Januari 2025 - 23:20 WIB

Himbauan Polairud Polda Jambi Kepada Nelayan dan ABK di Tengah Cuaca Ekstrem

Berita Terbaru

Tanjab Timur

Terkait Ram Sawit Tanjab Timur Ini Penjelasan Kadis Perizinan

Selasa, 11 Feb 2025 - 19:14 WIB