Honorer R2 dan R3 Kabupaten Bungo Gelar Aksi, Tuntut Kejelasan Nasib PPPK

Jumat, 24 Januari 2025 - 19:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BUNGO, JAMBI – Sejumlah honorer yang tergabung dalam kategori R2 dan R3 Kabupaten Bungo menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Bungo, Jumat (24/01/2025). Aksi ini bertujuan meminta kejelasan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah, mengingat banyak dari mereka telah mengabdi puluhan tahun sebagai tenaga pendidik maupun kesehatan.

 

Salah satu tenaga honorer yang hadir dalam aksi tersebut menyampaikan curahan hatinya di tengah orasi. Ia mengaku telah mengabdi lebih dari 20 tahun sebagai guru, namun hingga kini masih berstatus honorer dengan gaji yang sangat minim.

 

“Saya sudah menjadi honorer selama 20 tahun lebih, bahkan murid-murid yang pernah saya ajarkan kini sudah lolos menjadi PPPK. Sementara kami, para guru honorer, masih berstatus sebagai tenaga komite dengan gaji Rp 300 ribu per bulan. Kami ke sini bersama kawan-kawan hanya untuk mengadu, meminta kejelasan bagaimana nasib kami ke depan,” ucapnya dengan penuh haru.

Baca juga:  LCKI DPD Provinsi Jambi Desak Pengusutan Tuntas PETI Ilegal di Desa Sungai Telang, Kabupaten Bungo

 

Tidak hanya dari kalangan guru, tenaga kesehatan honorer juga turut menyuarakan aspirasinya. Salah satu tenaga kesehatan mengungkapkan bahwa pekerjaan mereka menyangkut nyawa manusia, sehingga status tenaga paruh waktu tidaklah layak untuk profesi mereka.

 

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bungo, khususnya Bupati Bungo, segera mencari solusi bagi nasib kami para tenaga honorer. Kami ingin dimanusiakan, karena PPPK adalah harga mati bagi kami,” tegasnya.

 

Aksi ini mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk para pegawai di lingkungan kantor bupati yang turut menyaksikan demonstrasi tersebut. Para demonstran membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka, yang sebagian besar menyerukan keadilan dan pengangkatan mereka sebagai PPPK.

 

Baca juga:  Kejari Merangin Kasih Deadline Senin Pekan Depan ke Mantan dan Anggota DPRD Merangin, Ada Apa..???

Selain tuntutan terkait status kepegawaian, para honorer juga mengeluhkan minimnya perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Dengan gaji yang tidak sebanding dengan beban kerja, banyak dari mereka merasa keberadaan mereka sebagai tulang punggung pendidikan dan kesehatan kurang diapresiasi.

 

“Kami ini bukan hanya bekerja, tapi juga mengabdi. Apalagi di bidang pendidikan dan kesehatan yang sangat penting untuk masyarakat. Pemerintah harus melihat jerih payah kami selama ini,” ujar salah satu peserta aksi.

 

Menyikapi aksi tersebut, pemerintah Kabupaten Bungo melalui Asisten Pemerintahan mengundang 10 orang perwakilan honorer untuk melakukan mediasi bersama pihak terkait. Mediasi ini dilakukan untuk mendengarkan langsung aspirasi para demonstran dan mencari solusi terbaik.

 

“Kami mengajak perwakilan dari rekan-rekan honorer untuk berdialog, sehingga dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Kami memahami tuntutan ini, dan akan kami bahas dengan serius,” kata Asisten Pemerintahan dalam pernyataan singkatnya.

Baca juga:  HUT TNI ke-79, Ratusan Karangan Bunga Hiasi Makodim 0416/Bute

 

Meski perwakilan diterima untuk mediasi, sebagian besar peserta aksi memilih tetap bertahan di depan kantor bupati hingga ada keputusan yang dianggap memuaskan. Mereka berharap hasil mediasi dapat memberikan titik terang atas perjuangan panjang mereka.

 

Sampai berita ini diterbitkan, proses mediasi masih berlangsung. Para honorer berharap pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan yang adil dan berpihak kepada mereka, sehingga kesejahteraan dan status mereka sebagai tenaga profesional dapat diakui secara resmi.

 

Aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan honorer di Kabupaten Bungo. Keberadaan mereka sebagai garda terdepan di bidang pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian yang lebih besar demi mewujudkan keadilan sosial.

Redaksi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari.

Berita Terkait

LCKI DPD Provinsi Jambi Desak Pengusutan Tuntas PETI Ilegal di Desa Sungai Telang, Kabupaten Bungo
Diduga Datuk Rio Rantau Embacang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Mar-up Dana Desa (DD) Ratusan Juta Rupiah
Masuk dalam Tahap DED, Tahun Depan Lapangan Semagor Akan Dipercantik
HUT TNI ke-79, Ratusan Karangan Bunga Hiasi Makodim 0416/Bute
Bupati Mashuri Kukuhkan Ratusan Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo
Masyarakat Dusun Padukun Demo Didepan Kantor Bupati Bungo, Terkait Dugaan Kades Korupsi 207 Juta
ULP Rimbo Bujang Melaksanakan Program GOES’R, Bayu M. Fauzi : Komitmen Kami Dalam Peningkatan Pelayanan
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 14:42 WIB

Pemerintah Kecamatan Nipah Panjang Laksanakan Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2026

Selasa, 11 Februari 2025 - 19:14 WIB

Terkait Ram Sawit Tanjab Timur Ini Penjelasan Kadis Perizinan

Selasa, 11 Februari 2025 - 18:17 WIB

Musrenbang Kecamatan Berbak Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2026 Sukses Digelar

Senin, 10 Februari 2025 - 20:23 WIB

Musrenbang RKPD 2026 Kecamatan Rantau Rasau Soroti Aktifitas Ram Sawit

Selasa, 4 Februari 2025 - 22:35 WIB

Warga Resah, Peredaran Narkoba di Kecamatan Sadu Kian Marak

Selasa, 4 Februari 2025 - 11:57 WIB

Kapolres Tanjung Jabung Timur Beserta Jajaran Kujungi Lokasi Kebakaran Sadu

Selasa, 4 Februari 2025 - 09:08 WIB

Aktifitas RAM Sawit Desa Marga Mulya, Diduga Mengganggu Kelancaran Lalulintas

Jumat, 17 Januari 2025 - 23:20 WIB

Himbauan Polairud Polda Jambi Kepada Nelayan dan ABK di Tengah Cuaca Ekstrem

Berita Terbaru

Tanjab Timur

Terkait Ram Sawit Tanjab Timur Ini Penjelasan Kadis Perizinan

Selasa, 11 Feb 2025 - 19:14 WIB